Menu Utama

Home

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

1)      Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pangan, pertanian, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistika, persandian, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, kelautan dan perikanan, dan keuangan;

2)      Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.       pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

b.       pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c.       pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

d.       pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

e.       pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

f.        pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

g.       pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah dan kegiatan pemerintah provinsi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

h.       pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

i.         pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

j.         pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan

k.       pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

3)      Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas :

a.       merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian;

b.       menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian meliputi urusan keuangan, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal;

c.       merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;

d.       merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang perekonomian;

e.       membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian;

f.        merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;

g.       merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;

h.       merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian;

i.         merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan kegiatan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang perekonomian;

j.         merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar Daerah di bidang perekonomian;

k.       merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;

l.         menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam meliputi urusan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pangan dan pertanian;

m.     merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;

n.       merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam;

o.       membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;

p.       merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;

q.       merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;

r.        merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;

s.        merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan kegiatan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang sumber daya alam;

t.        merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah di bidang sumber daya alam;

u.       merancang penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;

v.       menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan perhubungan;

w.     merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;

x.       merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

y.       membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

z.       merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;

aa.   merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

bb.   merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

cc.    merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan kegiatan pemerintah provinsi untuk prioritas nasional dan regional bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan

dd.   merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam hal kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Copyright @ Mey 2024, All rights reserved.
Web Master : http://www.ali.my.id, Email : aliridhaakab@gmail.com